Fasilitasi dan Pendampingan Pendaftaran Merek Angkatan I

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan Fasilitasi dan Pendampingan Pendaftaran Merek Angkatan I bagi 30 IKM pada tanggal 8 Mei 2023 bertempat di Joglo TP Resto. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program pembinaan Pemerintah Daerah Kulon Progo kepada industri kecil menengah yang telah mengikuti Sosialisasi HKI Angkatan I pada bulan Maret yang lalu.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Perindustrian Ade Wahyudiyanto, ST, MIL yang mewakili Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan dukungan keberpihakan pemerintah daerah terhadap industri kecil dan menengah untuk semakin memiliki daya saing dalam menjalankan usahanya. Fasilitasi ini diberikan agar IKM terlindungi dari sisi moral, ekonomi, hukum, dan sosial. Beliau mengharapkan agar IKM yang telah mengikuti program sosialisasi HKI dan Fasilitasi Merek dapat menyebarluaskan informasi dan pengetahuan yang dimilikinya kepada IKM lain yang membutuhkan. Disampaikan pula bahwa setelah nanti merek didaftarkan, maka waktu yang dibutuhkan untuk disetujui adalah berbeda-beda untuk masing-masing merek karena proses penilaian oleh pemeriksa di Kemenkumham mungkin akan menghasilkan ketetapan berbeda, apakah ditolak (sehingga memerlukan proses sanggahan) atau langsung diterima. Namun demikian jangka waktu perlindungan merek adalah 10 tahun sejak merek didaftarkan secara online melalui merek.dgip.go.id.

Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Pendaftaran Merek Angkatan I didampingi oleh para narasumber dari Kanwil Kemenkumham DIY yaitu Sri Wulan Prihatin, ST,   Syiwi Anggraeni, S.Kom, dan Yusti Mega Pratiwi, SH, MH. Mereka memberikan materi mengenai proses pendaftaran HKI kemudian mendampingi dalam pencermatan merek masing-masing IKM. Pencermatan merek ini sangat penting karena banyak IKM yang merasa mereknya tidak ada kesamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar, namun setelah dicek akan menemukan beberapa kesamaan sehingga merek harus diganti agar tidak tertolak pada saat proses pemeriksaan setelah berkas merek didaftarkan.

Kegiatan ini sangat ditunggu-tunggu oleh peserta karena setelah mereka mengetahui pentingnya melindungi kekayaan intelektual produk, sekarang mereka mendapatkan pendampingan dan fasilitasi biaya pendaftaran merek. Melalui fasilitasi ini setiap IKM tidak perlu  membayar biaya pendaftaran sejumlah Rp.1.800.000,00 per kelas apabila mendaftar secara mandiri. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menanggung biaya yang timbul sehingga peserta mendaftar merek secara gratis.(iai)