Membangun Identitas Daerah melalui Perlindungan Indikasi Geografis

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo mengikuti acara tindak lanjut Rencana Aksi Tahun Anggaran 2024 dengan tema “Membangun jati diri daerah melalui perlindungan indikasi geografis” yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY. Kegiatan ini dilaksanakan di Westlake Resort Hotel Yogyakarta pada Selasa (4 Maret 2024) dengan dihadiri 100 peserta diantaranya: calon pemilik GI melalui DIY, Bappeda  Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku DIY, Koperasi Dinas dan Usaha Kecil dan Menengah DIY, Dinas Hortikultura dan  Pertanian DIY, Dinas Pariwisata DIY, Kantor Kementerian Daerah DIY Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Monica Dhamayanti, Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, selaku ketua panitia berharap kegiatan ini dapat mendorong peserta untuk berlangganan produk daerah yang berkualitas dan memahami lebih dalam tentang Indikasi Geografis. Tentu ini sebagai upaya  meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

Sedangkan dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkum HAM DIY, Agung Rektono mengatakan, Indikasi Geografis (IG) merupakan salah satu alat penting dalam membangun identitas daerah. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan asal geografis suatu barang dan jasa dengan kualitas dan reputasi tertentu yang dikaitkan dengan asal geografis tersebut.

“Perlindungan indikasi geografis penting  dilakukan karena dapat membawa manfaat bagi banyak pihak, antara lain: meningkatkan nilai ekonomi produk daerah, melindungi produk daerah dari persaingan tidak sehat dan meningkatkan daya saing produk daerah di pasar dunia.”

“Saya berharap kedepannya IG lebih berpotensi untuk memperoleh sertifikasi IG, dimana IG dapat memberikan nilai tambah bagi produk lokal sehingga  meningkatkan daya saing  pasar kedepannya, baik secara nasional maupun internasional,”kata beliau.

Saat ini DIY sudah mendapat sertifikat IG sebanyak 3 orang yaitu Batik Nitik Bantul, Salak Pondoh Sleman dan Gula Kelapa Kulon Progo. Dan terdapat tiga IG potensial lainnya yang  diusulkan untuk sertifikasi IG: Keramik Kasongan, Kopi Robusta Merapi, dan Jambu Dalhari.

Sedangkan dalam sambutan Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum HAM DIY Vanny Aldilla menjelaskan konteks dan perkembangan kegiatan tindak lanjut rencana aksi ini.

“Dengan lebih lanjutnya kegiatan rencana aksi ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang GI, mendorong percepatan registrasi produk daerah sebagai GI, khususnya juga memperkuat pelatihan MPIG,  bapak dan ibu nantinya akan dibimbing selama 3 hari dan akan dibentuk sejumlah kelompok kerja “IG (Pokja) bapak dan ibu sekalian juga akan dipandu dalam menyiapkan “aplikasi GI, dan kita berharap semakin banyak potensi GI yang bisa kita gali di DIY,”

“Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat  Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Fujiati, S.P., kelompok ahli indikasi geografis, Muhammad Rifan Rahmatulloh, tenaga nara sumber dari Universitas Ahmad Dahlan, Deslaely Putranti, S.H.”, M.H.  dan Dr.  Dhias Cahya Hakika, S.T., M.Si., dan Fauzie Helmy, pengusaha dan konsultan merek.” Tambah beliau

Diharapkan melalui kegiatan ini pemahaman masyarakat terhadap IG semakin meningkat dan semakin banyak produk daerah yang dilindungi  IG. Hal ini Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Tata Usaha Topan Sopuan, Kepala  Pemasyarakatan Agung Aribawa, Kepala Imigrasi Bapak Yani Firdaus, dan Kepala Bagian Pelayanan Hukum Yustina Elistya Dewi.