REFLEKSI 26 TAHUN OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah kini genap 26 tahun. Banyak yang terjadi selama dua dasawarsa ini. Ada hal yang positif, ada juga yang negatif. Semua jadi bekal pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Masing-masing daerah berhak mengurus rumah tangga sendiri. Perkembangannya berlanjut dengan diterbitkannya UU Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantra. Wilayah RI dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Selanjutnya pada tahun 1996 Pemerintah melalui Keppres Nomor 11 tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah menetapkan 25 April sebagai hari otonomi daerah yang saat ini sedang kita peringati bersama.

Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden dan BJ Habibie kemudian naik menggantikan sebagai Presiden. Beliau meyakini Indonesia bisa lebih baik, jika setiap daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing. Sesuai prakarsa dan inisiatifnya. Lahirlah Undang-Undang republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa daerah diberi wewenang penuh kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter dan lain-lain.

UU baru ini disambut penuh semangat sebagai tonggak reformasi. Sampai dengan 2004, terbentuk Daerah Otonomi Baru (DOB). Sebanyak 7 provinsi dan 115 kota dan 26 kabupaten. Pola pemerintahan yang berubah dari sentralisasi menjadi otonomi membuat daerah memiliki keleluasaan untuk membangun daerahnya sendiri dengan melihat potensi besar dari daerah. Penyempurnaan konsep otonomi terus dilakukan hingga pada tahun 2004 di
bawah Pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, dia melihat kelemahan Undang-Undang sebelumnya dan merasa otonomi daerah bisa lebih baik ketika diberi arahan yang tepat dari pemerintah pusat. Maka terbitlah UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak hanya memperhatikan aspek struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menetapkan pilar yang mesti dijaga agar bisa sukses.

Otonomi daerah semakin meluas. Tidak sampai disitu melalui berbagai pembelajaran yang didapat pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membahas lebih detail mengenai kekuasaan dan pembagian wilayah. UU ini juga membahas koordinasi antar pemimpin daerah dan menetapkan forum tukar pikiran dan saling beri dukungan serta pada lampirannya mengatur secara rinci pembagian urusan pemerintah baik pusat, propinsi dan kab/kota atau dikenal dengan urusan konkuren.

Sampai dengan saat ini tahun 2022 sudah terbentuk Total Daerah Otonom (DOB) sebanyak 34 Provinsi 416 Kabupaten dan 98 Kota. Sejak itu pemerintah pusat melakukan segala upaya untuk mendukung dan
mendorong pemerintah daerah untuk menemukan identitasnya dan terus mendunia. Untuk menghadapi persaingan dunia dan tantangan revolusi industry 4.0, daerah terus berinovasi untuk menciptakan system dan penerapan teknologi yang optimal (smart city). Maka setelah melalui proses refleksi tentang otonomi daerah selama 26 tahun ini satu sisi inilah yang kemudian memicu mengembangkan smart city. Smart city adalah sebuah kota cerdas bagaimana masyarakat dilayani dengan sebaik-baiknya. Bahkan tidak hanya sekedar baik tapi dilayani dengan cepat, tepat dan juga akurat. Juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah. (*dari berbagai sumber)

Otonomi daerah masih akan terus berbenah dan menjadi lebih baik lagi dimasa mendatang, dengan semangat otonomi daerah, membangun sinergi pusat dan daerah dalam rangka mewujudukan Indonesia emas 2045.

Selamat memperingati Hari Otonomi Daerah ke-26 tahun 2022